RRI.CO.ID, Bengkalis - Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa memandang usia. Namun hingga kini, persoalan anak dan warga dewasa yang belum menuntaskan pendidikan formal masih menjadi tantangan, termasuk di Kabupaten Bengkalis. 

Hal tersebut dibahas dalam program Dialog Negeri Junjungan yang disiarkan langsung oleh RRI Bengkalis, Senin 2 Februari 2026 pukul 08.00 WIB. Dialog bertema “Kesempatan Belajar Tanpa Batas: Pendidikan Kesetaraan untuk Semua Usia” ini menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Muthu Saili, serta Ketua PKBM Albantani, Ruliono.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Muthu Saili, mengatakan kasus anak putus sekolah masih ditemukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat.

“Anak putus sekolah masih ada, dengan penyebab yang beragam, seperti faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, persoalan keluarga, hingga faktor sosial,” ujar Muthu Saili.

Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terus berupaya menekan angka putus sekolah melalui penguatan pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C, sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur formal.

“Pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan belajar yang fleksibel bagi semua usia. Ijazahnya sah, diakui secara nasional, dan setara dengan pendidikan formal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PKBM Albantani, Ruliono, menyampaikan bahwa peserta didik di PKBM berasal dari berbagai latar belakang, baik usia sekolah maupun usia dewasa yang sebelumnya putus sekolah.

“Mayoritas warga belajar kami terkendala ekonomi atau harus bekerja. Ada juga yang baru melanjutkan pendidikan di usia dewasa,” kata Ruliono.

Terkait biaya, ia menegaskan bahwa PKBM berupaya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui skema bantuan dan keringanan biaya bagi warga belajar yang tidak mampu.

“Memang ada kebutuhan biaya operasional untuk menunjang pembelajaran, namun semuanya disampaikan secara terbuka dan transparan,” jelasnya.

Dialog tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan pendidikan kesetaraan oleh PKBM di lapangan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebagai penutup, para narasumber mengajak masyarakat Bengkalis untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.

“Pendidikan tidak mengenal kata terlambat. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan belajar demi masa depan yang lebih baik,” ucapnya.​