Aceh Didorong Jadi Tolok Ukur Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

RRI.CO.ID, Aceh - Provinsi Aceh didorong menjadi tolok ukur nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Potensi serta keunggulan yang dimiliki Aceh dinilai dapat terus dikembangkan untuk memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, saat memberikan pembinaan kepada ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Rabu 2 September 2026.

Jaenal menilai Aceh memiliki sejumlah praktik baik yang layak menjadi contoh bagi daerah lain. Salah satunya adalah pengelolaan Baitul Asyi (Rumah Aceh) yang memberikan tambahan dana sebesar 2.000 riyal kepada jemaah asal Aceh.

“Aceh ini menjadi tolok ukur, menjadi contoh dan teladan bagi kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini harus kita jaga dan tingkatkan, khususnya dari sisi ekonomi haji,” ujar Jaenal.

Menurut Jaenal, praktik baik yang telah berjalan di Aceh perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan melalui penguatan ekosistem ekonomi haji. Penguatan tersebut menjadi bagian dari Tri Sukses Haji, yang mencakup sukses ritual atau spiritual, sukses ekonomi, serta sukses peradaban dan keadaban.

Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi haji tidak semata-mata berbicara mengenai aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tetapi juga bagaimana aktivitas tersebut mampu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri. Salah satu program yang tengah didorong Ditjen PE2HU adalah pengembangan platform oleh-oleh haji. Platform tersebut diharapkan menjadi wadah bagi produk-produk UMKM dari berbagai daerah, termasuk Aceh, untuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan dan oleh-oleh jemaah.

Dengan demikian, belanja jemaah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan perjalanan ibadah, tetapi juga ikut menggerakkan sektor UMKM dan memperkuat perekonomian daerah maupun nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jaenal meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Aceh mulai melakukan pemetaan terhadap UMKM potensial sekaligus memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Produk seperti suvenir, batik Aceh, makanan khas daerah, serta berbagai kebutuhan jemaah dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun, produk-produk tersebut perlu diperkuat dari sisi kualitas, kapasitas produksi, standar usaha, dan kesiapan memasuki pasar agar mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi haji.

Jaenal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pengembangan ekosistem ekonomi haji, kata dia, membutuhkan keterlibatan berbagai mitra strategis, mulai dari perbankan, koperasi, lembaga wakaf, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi haji tidak berjalan secara parsial. Setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya sehingga terbentuk rantai ekonomi yang saling terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain penguatan sektor ekonomi, Jaenal juga mendorong perubahan pola pikir ASN Kementerian Haji dan Umrah. Aparatur, menurutnya, tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan pelayanan, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekosistem.

Ia memperkenalkan tiga fungsi yang perlu diperkuat, yakni enabling, empowering, dan protecting. Fungsi enabling berarti membuka peluang dan menciptakan ruang agar potensi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dapat diwujudkan. Sementara empowering diarahkan untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing masyarakat dan UMKM. Adapun protecting diwujudkan melalui kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan pendampingan, kemudahan regulasi, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita harus menjadi enabler yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi empowerer yang membuat masyarakat mampu, karena Kementerian Haji hadir untuk melakukan fungsi protektif,” tegas Jaenal.

Dalam sesi dialog, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, Iqbal, turut menyampaikan sejumlah inisiatif pengembangan ekosistem ekonomi di daerah. Di antaranya kerja sama dengan Bank Aceh untuk menghadirkan layanan perbankan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh serta rencana pengembangan koperasi.

Menanggapi inisiatif tersebut, Jaenal mendorong agar berbagai program yang telah dan akan dikembangkan di daerah terus diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra strategis. Menurutnya, inisiatif di tingkat daerah dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi. Perbankan, koperasi, UMKM, lembaga wakaf, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dapat menjalankan peran masing-masing secara saling melengkapi.

Jaenal berharap Aceh tidak hanya mampu mempertahankan praktik baik dalam memberikan manfaat wakaf kepada jemaah, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lainnya melalui penguatan UMKM, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan platform oleh-oleh haji.

Dengan berbagai potensi tersebut, Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu model nasional pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Model tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri. (rls)