RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Prioritas dan Capaian Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenhaj, M. Noer Alya Fitra, didampingi Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Program, dan Anggaran, Marliza.

Dalam sambutannya, M. Noer Alya Fitra menegaskan monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan pada semester berikutnya.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain mengevaluasi capaian kinerja pada semester pertama, forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyusun arah kebijakan dan perencanaan anggaran Tahun 2027 guna memastikan kesinambungan pelaksanaan program-program prioritas kementerian.

"Forum ini tidak hanya menilai hasil yang telah dicapai, tetapi juga menjadi momentum untuk menyelaraskan perencanaan tahun mendatang agar setiap program berjalan lebih terarah, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dan umrah," katanya.

Dalam pemaparannya, M. Noer Alya Fitra menyebutkan Kementerian Haji dan Umrah mengelola anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada Tahun Anggaran 2026, termasuk alokasi yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis kementerian.

Evaluasi kinerja semester pertama difokuskan pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhaj, meliputi peningkatan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta penguatan tata kelola organisasi.

Selain itu, forum juga membahas penguatan sistem pengukuran kinerja, efektivitas pelaksanaan program prioritas, hingga optimalisasi kanal pengaduan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Sejumlah narasumber dari berbagai lembaga strategis turut hadir memberikan penguatan materi, di antaranya Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Keuangan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah di Indonesia.(rls)