Tiga Pilar Strategi Nasional Keimigrasian pada Forum ASEAN di Kamboja

RRI.CO.ID, Bengkalis - Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, Hendarsam menjelaskan bahwa strategi nasional keimigrasian Indnesia bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital. Ketiga pilar tersebut didukung kolaborasi lintas instansi guna meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional.

Pada sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat. Sistem tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran sebelum, saat, maupun setelah proses pemeriksaan keimigrasian.

Selain itu, Hendarsam menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Integrasi tersebut berkontribusi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring yang melibatkan 210 warga negara asing di Batam pada awal Mei 2026 sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Di sela-sela forum, Hendarsam juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia melalui penerapan sistem undian (Ballot System).

Usulan tersebut dinilai lebih mampu menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang setiap tahunnya cukup tinggi dari Indonesia.

Pada tingkat regional, Indonesia juga memperoleh mandat sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN. Sementara itu, Kamboja memimpin kerja sama di bidang Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia menangani isu Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura memimpin penanganan dokumen perjalanan palsu (Fraudulent Travel Documents), dan Brunei Darussalam mengoordinasikan bidang urusan kekonsuleran (Consular Matters).

Melalui mandat tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan lintas negara melalui peningkatan pertukaran informasi intelijen, penyelarasan teknologi, serta penguatan koordinasi antarotoritas keimigrasian demi mewujudkan kawasan ASEAN yang lebih aman, tangguh, dan terintegrasi.