Hadapi Dinamika Global, Kemenhaj Siapkan Skenario Mitigasi untuk Jemaah Haji

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memacu persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Tidak hanya berfokus pada kesiapan teknis, pemerintah juga memberi perhatian serius pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika geopolitik global serta kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja pengawasan dari Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.

Dalam paparannya, Puji menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama mengingat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan berbagai skema untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, seperti Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah). Terkait kewajiban pembayaran Dam, pemerintah menekankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jemaah.

“Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan,” tambah Puji.

Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa tim di lapangan terus bekerja intensif dalam menyiapkan berbagai kebutuhan jemaah. Mulai dari transportasi, akomodasi hotel, layanan katering, hingga fasilitas kesehatan terus dimatangkan sebelum kedatangan kloter pertama.

Apresiasi juga datang dari Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus. Ia mendukung langkah strategis pemerintah, namun mengingatkan pentingnya pengawasan di lapangan.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh anggota DPD RI dari berbagai provinsi dan ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur penyedia katering jemaah di Madinah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga demi kenyamanan dan kesehatan jemaah haji Indonesia.