RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran sekolah secara daring mulai April 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Melansir lingkartv.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah penghematan energi, termasuk dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat.

Menurutnya, sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar dalam konsumsi BBM nasional. Oleh karena itu, pengurangan aktivitas perjalanan melalui kebijakan kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dinilai dapat membantu menekan penggunaan bahan bakar.

“Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk menghemat konsumsi energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas harian masyarakat melalui penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel,” kata Bahlil dalam keterangan di Jakarta.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan konsumsi BBM nasional mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, dengan sebagian besar digunakan oleh sektor transportasi. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.

Melalui kebijakan Work From Anywhere, sebagian ASN nantinya dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain tanpa harus datang ke kantor setiap hari. Sistem kerja ini tetap memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan koordinasi, pelayanan publik, serta pengawasan kinerja tetap berjalan secara optimal.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring atau sekolah online untuk periode tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas pelajar dan orang tua yang setiap hari melakukan perjalanan menuju sekolah.

Kementerian terkait saat ini tengah menyusun mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap berjalan efektif tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik maupun proses belajar mengajar.

Pemerintah menilai pengalaman selama masa pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kerja fleksibel dan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan dukungan teknologi digital yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan WFA dan sekolah online akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital di masing-masing daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan normal meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel. Evaluasi juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif sekaligus mampu memberikan dampak nyata terhadap penghematan energi nasional.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap konsumsi BBM nasional dapat lebih terkendali sekaligus menciptakan pola kerja dan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.