RRI.CO.ID, Bengkalis - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal Effendi.

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Angka tersebut dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi dengan total 127 kali makan selama masa operasional haji.

Dalam rapat tersebut, Ditjen PE2HU Kemenhaj menyepakati komitmen bersama berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen. Sementara itu, Kementerian Pertanian memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.

Rapat koordinasi juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras nasional, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk dalam negeri mampu bersaing dan diterima sebagai konsumsi jemaah haji.

Jaenal Effendi menambahkan bahwa kondisi swasembada beras nasional saat ini menjadi momentum emas untuk mendorong penggunaan beras lokal. Selama ini, faktor harga menjadi tantangan utama, namun melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional akan memiliki daya saing yang kuat.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun legacy baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” jelasnya.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional.