KBRN, Bengkalis : Masyarakat sering bertanya, jika negara butuh uang, kenapa tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja? Ternyata, mencetak uang tanpa perhitungan bisa memicu krisis ekonomi yang serius, termasuk inflasi tinggi dan merosotnya daya beli rakyat.

Saat harga barang naik atau negara menghadapi krisis ekonomi, sebagian orang kerap mengusulkan agar pemerintah mencetak lebih banyak uang sebagai solusi instan. Namun, para ekonom menegaskan bahwa mencetak uang tanpa kontrol justru bisa memperburuk keadaan.

Dilansir dari buku teori ekonomi Mankiw, N. Gregory. "Principles of Economics" memaparkan bahwa proses pencetakan uang tidak dapat dilakukan sembarangan, Menurut Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mochtar, mencetak uang harus diimbangi dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang riil. Jika tidak, uang kehilangan nilainya, dan harga barang-barang akan melonjak tajam.

Fenomena ini telah terjadi di berbagai negara. Salah satu contoh ekstrem adalah Zimbabwe, yang pada awal 2000-an mencetak uang besar-besaran untuk membiayai defisit anggaran. Akibatnya, terjadi hiperinflasi dengan tingkat kenaikan harga mencapai jutaan persen per tahun. Uang menjadi tidak bernilai, dan masyarakat harus membawa koper penuh uang tunai hanya untuk membeli sebungkus roti.

Contoh serupa terjadi di Venezuela, di mana krisis ekonomi diperparah oleh pencetakan uang tanpa dukungan sektor produksi. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan nilai mata uang jatuh drastis di pasar internasional.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah dan tingkat inflasi. Dalam kondisi darurat, BI memang dapat melakukan quantitative easing atau pembelian surat utang, tetapi langkah ini tetap dilakukan dengan kontrol ketat untuk menghindari risiko inflasi berlebihan.

Mencetak uang tanpa perhitungan bukanlah jalan pintas menuju pemulihan ekonomi, melainkan jalan cepat menuju ketidakstabilan. Kebijakan moneter harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, data ekonomi yang valid, dan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral.