KBRN, Bengkalis: Maraknya peredaran pupuk palsu di berbagai daerah menjadi ancaman serius bagi petani Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN MP) Supriyadi menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas.

“Peredaran pupuk palsu adalah pukulan berat bagi petani. Pemerintah harus bertindak cepat dan meningkatkan pengawasan di seluruh daerah agar petani tidak terus dirugikan,” ujar H. Supriyadi usai pertemuan dengan Sekjen HMTN MP, Mirdas Taurus Aika.

Menurut data yang dihimpun tim HMTN MP DPW DKI Jakarta, ada 27 perusahaan yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu, yang sebagian telah menyebar ke seluruh Indonesia. Akibatnya, petani mengalami kerugian hingga Rp 3,2 triliun.

“Kami mengecam keras pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi pupuk palsu. Mereka harus ditindak tegas dan diberi sanksi berat karena telah merusak kehidupan petani,” kata H. Supriyadi.

HMTN MP DPW DKI Jakarta berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh DPW HMTN MP di 34 provinsi dalam membantu pemerintah mengawasi peredaran pupuk. Mereka ingin memastikan bahwa pupuk yang digunakan petani adalah pupuk asli dan berkualitas.

Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 144 triliun untuk sektor ini pada 2025. Oleh karena itu, HMTN MP bertekad untuk terus berkolaborasi dengan petani demi mewujudkan visi Bangun Tani, Bangun Desa, Bangun Negara.