KBRN, Pandeglang: Dampak kekeringan di Kabupaten Pandeglang semakin meluas. Kini tercatat sudah 26 kecamatan yang mengalami kekeringan. Imbasnya, 20.639 Kepala Keluarga (KK) atau 21.174 jiwa kesulitan mendapat air bersih.
Namun begitu hingga kini belum ada penetapan status darurat kekeringan. Pemerintah Daerah berdalih masih menunggu keputusan dari Bupati Pandeglang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, mengajukan penetapan status darurat kekeringan.
Baca juga:
Pemkab Padeglang Belum Tetapkan Darurat Bencana Kekeringan, Ini Alasannya
Saat ini, dokumen tersebut sudah dibahas di Bagian Hukum Setda Pandeglang, dan tinggal menunggu persetujuan Bupati Pandeglang, Irna Narulita.
“Iya sudah kita buat, dan dibahas di Bagian Hukum. Kita tinggal serahkan kepada Ibu Bupati, untuk ditandatangani,” kata Fahmi, Jumat (6/10/2023).
Fahmi mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan pihaknya mengubah status kebencanaan di Kabupaten Pandeglang menjadi darurat. Diantaranya karena banyak wilayah dan masyarakat yang terkena dampak kekeringan akibat kemarau panjang.
“Kan karena imbasnya luas, dampaknya kepada masyarakat banyak. Makanya kita ajukan penerapan darurat bencana kekeringan. Kita sudah rapatkan dengan semua pihak terkait, terutama para Camat dan Kades,” ujarnya.
Baca juga:
20.639 KK di Pandeglang Alami Krisis Air Bersih
Fahmi mengatakan, dengan dilakukannya penetapan tersebut, diharapkan bantuan air bersih untuk masyarakat bisa semakin banyak. Mengingat penetapan ini juga disampaikan ke Pemprov Banten hingga ke kementerian.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, agar persoalan kekeringan bisa terselesaikan. Dengan begitu, masyarakat nantinya tidak direpotkan oleh kekurangan pasokan air bersih,” ucap mantan Inspektur Inspektorat itu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....