Pemkab Padeglang Belum Tetapkan Darurat Bencana Kekeringan, Ini Alasannya

KBRN, Pandeglang: Bencana kekeringan dampak dari fenomena El Nino di Kabupaten Pandeglang, Banten semakin meluas. Lebih dari 20 kecamatan yang melaporkan mengalami krisis air bersih.

Namun begitu, pemerintah setempat belum mau menetapkan darurat bencana kekeringan. Pemkab Pandeglang mengaku tak mau sembarangan dalam menetapkan status darurat kekeringan. Sebelum mengambil kebijakan itu, Pemkab akan menurunkan tim verifikasi lapangan terkait kelangkaan air bersih.

Baca juga:

Dilanda Kekeringan, 341 Hektare Sawah di Pandeglang Terancam Gagal Panen

"Kurang lebih sudah 24 kecamatan melakukan permohonan air bersih, dan itu sudah dipenuhi oleh BPBPK. Tapi untuk menetapkan kedaruratan kami akan menurunkan tim verifikasi segera sehingga dapat mengambil langkah selanjutnya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta usai rakor dengan BPBDPK, di aula BPBDPK, Senin (18/9/2023).

Menurut Fahmi, hasil dari verifikasi tersebut akan menentukan langkah selanjutnya yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.

"Kekeringan yang sangat luar biasa hari ini pun menyepakati ada tim verifikasi ke lapangan untuk melakukan assessment, setelah itu baru bisa kita tetapkan," ujarnya.

Diharapkan Fahmi, untuk keseragaman data informasi, baik lembaga pemerintah, swasta relawan dalam memberikan bantuan air bersih bisa memberikan laporan atau tembusan ke BPBDPK.

"Nanti bisa terdata mana yang sudah dan belum terpenuhi air besih sehingga lebih merata dan datanya akurat," ucap dia.

Baca juga:

Atasi Kekeringan, Polres Pandeglang Bangun Sumur Bor di Banjar

Sementara Kepala BPBDPK Atang Suhana mengatakan, berdasarkan data laporan permohonan air bersih hingga saat ini kurang lebih 24 kecamatan 84 desa dengan jumlah 17.040 Kepala Keluarga (KK).

"Ada 3 kecamatan dan 12 desa yang belum tersalurkan, dan air bersih yang sudah kami distribusikan kurang lebih 763.500 liter air," katanya.