KBRN, Serang: Kantor SAR Banten menilai, Provinsi Banten membutuhkan sistem pusat informasi bencana agar informasi cepat tersampaikan ke masyarakat, relawan, hingga instansi pemerintah yang menangani kebencanaan secara efektif dan akurat.
Pusat informasi bencana itu diyakini akan memudahkan proses penanggulangan bencana baik penyaluran distribusi kebutuhan, pencarian dan pertolongan, hingga ke titik pusat bencana.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor SAR Banten Adil Triyanto saat memberikan materi Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Singgah Relawan Fesbuk Banten News (FBN) Jln. Gelatik Drangong Kota Serang. Selasa (15/8/2023).
Baca juga:
Linmas di Pandeglang Dibekali Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Adil menyampaikan, jenis bencana di Provinsi Banten sangat kompleks, mulai dari bencana angin puting beliung, gempa bumi, bencana yang disebabkan cuaca seperti banjir dan kekeringan hingga bencana kimia.
"Maka dari itu pusat informasi bencana sagat dibutuhkan dengan sistem komando dan pengendali utamanya di BPBD Provinsi Banten serta BPBD Provinsi Banten juga dapat mengkoordinir OPD kabupaten/kota, instansi vertikal serta relawan-relawan di bidang kebencanaan," ujar dia.
"Berdasarkan pengalaman di lapangan, Kita harus bergandeng tangan sehingga informasi kebencanaan di Provinsi Banten menjadi akurat yang komandonya tetap di BPBD Provinsi" kata Adil.
Baca juga:
Industri di Banten Diajak Lakukan Mitigasi Bencana
Pusat informasi bencana itu lanjut Adil, juga dapat menjadi penangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat serta dapat menjadi suatu rujukan kepala daerah untuk menetapkan bencana daerah hingga bencana nasional.
"Pemerintah dianggap gagap bencana selama ini, karena informasi kebencanaan kita banyak kesimpangsiuran, sehingga tidak dipungkiri banyak beredar berita hoax di kalangan masyarakat," ucapnya.
Penyusun Rencana Rehabilitasi BPBD Provinsi Banten, Kusnadi mengungkapkan, dalam mengoptimalkan penginformasian data bencana, saat ini Pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD sedang merumuskan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Bencana Daerah (Sibenda).
Baca juga:
Ciptakan Kemandirian Masyarakat Hadapi Bencana Lewat “Ngopi Mantab”
"Hingga saat ini sistem tersebut masih dalam tahap konsultasi dan pengajuan kepada pimpinan," katanya.
Lanjut Kusnadi, Sistem aplikasi tersebut membutuhkan kolaborasi dari instansi-instansi vertikal, relawan dilapangan agar menjadi sumber informasi yang valid.
"Pemprov Banten melalui BPBD tahun 2023 ini sedang merumuskan pembuatan Aplikasi Sebenda, aplikasi tersebut membutuhkan kolaborasi, kerjasama antar instansi dan para relawan di lapangan, mudah-mudahan sistem tersebut dapat terealisasi agar penginformasian data bencana di Provinsi Banten berjalan optimal" ujarnya.
Baca juga:
Rakor Destana, BPBD Tekankan Pentingnya Kerjasama dan Koordinasi
Hal senada dikatakan Ketua Pokja Relawan Banten, Lulu Jamaludin. Dia mengatakan, Pemprov Banten harus segera mempunyai pusat informasi bencana. Selain memudahkan penanggulangan bencana dan pendistribusian kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, juga dapat digunakan sebagai acuan antisipasi bencana dan menentukan kerawanan suatu daerah terhadap bencana.
"Kondisi di lapangan saat terjun ke lokasi bencana pendataan dan informasi bencana umumnya dilakukan oleh masing-masing lembaga dan organisasi mengikuti program kerja yang mereka jalankan, jarang sekali menggunakan data pemerintah yang umumnya kurang dipercayai," kata Lulu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....