Sekda Aziz Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan Pada APBD Perubahan 2026

RRI.CO.ID, Cilegon - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, pastikan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo tetap berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026. Demikian diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra usai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan tahun 2026 bersama DPRD Cilegon dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Senin 14 September 2026.

Menurutnya, dalam pembahasan itu difokuskan pada penjagaan kondisi keuangan daerah agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gagal bayar.

“Dengan DPRD Kota Cilegon, dengan Mitra seluruh Komisi dan para kepala OPD terkait dengan pembahasan APBD perubahan tahun 2026. Karena ini mendekati akhir tahun supaya target target-target yang menyentuh Langsung dengan masyarakat ini tetap bisa kita realisasikan,” ucap Aziz kepada wartawan.

Pemkot Cilegon juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit maupun gagal bayar. “Kita harus bisa menjaga jangan sampai di APBD tahun 2026 ini defisit gagal bayar dan lain sebagainya,” ujar Aziz.

Adapun mengenai pendapatan kata Aziz, Pemerintah Kota Cilegon masih perlu mencermati penerimaan dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Kemungkinan masih ada karena ada beberapa target, kemarin juga pada saat apa rapat paripurna itu menekankan mencermati agar pendapatan dalam hal sektor BPHTB ini perlu dicermati lagi, sampai saat ini targetnya belum sesuai dengan harapan," ujarnya.

"Tetapi, di sektor pajak yang lainnya Alhamdulillah mengalami peningkatan, hanya di BPHTB saja yang perlu dikoreksi,” katanya.

Upaya meningkatkan pendapatan daerah ini perlu dilakukan untuk memastikan program Pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan sekaligus menghindari munculnya kewajiban pembayaran yang tertunda atau gagal bayar.