RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) menegaskan penerima program bedah rumah atau Rumah Layak Huni 2026 harus memiliki kesiapan swadaya. Bantuan pemerintah bersifat stimulan sehingga masyarakat penerima perlu menyiapkan tambahan biaya apabila kebutuhan pembangunan melebihi nilai bantuan yang diberikan.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP Kabupaten Lebak, Helmi Arief Gunawan, mengatakan penerima bantuan dari APBD Kabupaten Lebak harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya merupakan warga Kabupaten Lebak, memiliki rumah satu-satunya yang tidak layak huni, serta menempati tanah yang tidak dalam sengketa.
"Yang tidak kalah penting karena ini sifatnya bantuan stimulan. Artinya dibutuhkan kesiapan swadaya sendiri dalam penyelesaiannya dari si penerima bantuan itu," ujar Helmi dalam Dialog Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten, Selasa, 25 Agustus 2026.
Helmi menjelaskan, penerima juga diminta membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan menggunakan dana swadaya apabila bantuan pemerintah belum mencukupi. Bantuan tersebut antara lain digunakan untuk material dan bantuan upah tukang sebesar Rp2,5 juta. Untuk program yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak, nilai bantuan yang disebutkan dalam dialog mencapai Rp20 juta.
Menurut Helmi, kebutuhan swadaya menjadi penting karena ukuran dan kebutuhan pembangunan rumah penerima bisa berbeda. "Dengan dana Rp20 juta tadi ya, untuk bangunan rumah ini tentunya masih perlu penambahan-penambahan, apalagi rumah yang akan dibangun ini luasannya lebih dari standar," katanya.
Pada 2026, Pemkab Lebak menargetkan penanganan 267 rumah tidak layak huni melalui APBD. Selain APBD, Kabupaten Lebak juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN yang telah mencapai sekitar 1.200 unit dan masih berpotensi bertambah, serta 38 unit dari pemerintah provinsi.
Helmi berharap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tetap bersabar dan terus memperbarui data kondisi rumahnya. Ia juga mengajak berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk berkolaborasi membantu penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak yang jumlahnya masih cukup besar.
"Mari sama-sama kita berkolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak ini," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....