Ekonomi Kreatif Berpotensi Tekan Pengangguran Kota Serang

RRI.CO.ID, Serang — Ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi menjadi salah satu alternatif untuk menekan angka pengangguran di Kota Serang. Selain membuka peluang pekerjaan, sektor ini dapat mendorong masyarakat menciptakan usaha secara mandiri dengan mengandalkan keterampilan yang dimiliki.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, Popi Nopriadi mengatakan, perkembangan ekonomi kreatif dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang belum terserap di sektor formal. Menurutnya, masyarakat tidak selalu harus bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan, tetapi dapat mengembangkan keterampilan menjadi sumber pendapatan.

“Ekonomi kreatif itu sebetulnya merupakan peluang. Walaupun namanya sektor informal, pencatatan datanya kadang kurang bisa kita akses karena masyarakat tidak serta-merta melaporkan usahanya,” ujar Popi kepada RRI, Kamis, 20 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pencatatan pelaku usaha menjadi salah satu hal penting bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan sektor informal sekaligus menentukan bentuk pembinaan yang dibutuhkan masyarakat. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan program pelatihan maupun sektor yang perlu mendapatkan penguatan.

Disnakertrans Kota Serang juga menyediakan sejumlah pelatihan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun usaha secara mandiri. Pelatihan tersebut antara lain tata boga, menjahit, tata rias pengantin, hingga pembuatan berbagai produk kerajinan atau kriya.

“Kita punya beberapa pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat supaya mereka bisa tanpa harus mencari pekerjaan, tetapi bisa punya usaha sendiri, seperti pelatihan tata boga, menjahit, tata rias pengantin, dan kriya,” kata Popi.

Menurutnya, pengembangan keterampilan tersebut diharapkan dapat mengubah masyarakat dari sekadar pencari kerja menjadi pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda didorong memanfaatkan peluang ekonomi kreatif serta berbagai program pelatihan yang tersedia. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga diperlukan agar pembinaan dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.