Pemkot Anggarkan Rp248 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting

RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan Rp248 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026 untuk program penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting atau tengkes. Anggaran tersebut terdiri atas Rp162 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan Rp86 miliar bagi pencegahan serta percepatan penurunan tengkes.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, kedua program tersebut masuk dalam alokasi program strategis pemerintah daerah pada perubahan APBD 2026.

“Untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting disiapkan sebesar Rp86 miliar. Sedangkan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem dianggarkan sebesar Rp162 miliar atau 9,38 persen dari total APBD,” ujar Ina seusai menghadiri rapat paripurna penyampaian perubahan APBD 2026 di DPRD Kota Serang, Rabu, 12 Agustus 2026.

Jika digabungkan, kedua program tersebut mendapat alokasi Rp248 miliar. Anggaran itu menjadi bagian dari rancangan belanja daerah Kota Serang yang mencapai Rp1.7 triliun.

Sementara pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.6 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp62 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2025 hasil audit BPK sebesar Rp73 miliar.

“Di Perubahan APBD tidak boleh ada defisit, harus seimbang antara pendapatan dan belanja. Penutupnya dari penerimaan pembiayaan, yaitu SILPA tahun 2025 hasil audit BPK sebesar Rp73 miliar. Jadi secara total sudah seimbang,” katanya.

Selain dua program tersebut, Pemkot Serang mengalokasikan Rp567 miliar untuk fungsi pendidikan atau sekitar 32 persen dari total anggaran. Sementara anggaran infrastruktur mencapai Rp608 miliar atau 35,05 persen.

Ina mengatakan seluruh alokasi tersebut masih berada dalam rancangan perubahan APBD 2026 dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Serang. Pembahasan dilakukan sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah daerah.