RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan dukungan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya penyediaan pusat koordinasi dan percepatan layanan perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

Hal itu mengemuka saat Gubernur Banten Andra Soni menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan membahas koordinasi pelaksanaan MBG, pengawasan, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program pemenuhan gizi.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah daerah tidak terlibat dalam operasional program. Namun pihaknya memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, termasuk membantu penyelesaian kendala administratif yang dihadapi di daerah.

“Kami pasti akan melakukan tugas dan fungsi kami untuk memastikan terkelancaran, termasuk percepatan beberapa proses yang dibutuhkan karena ini program prioritas,” ujar Andra.

Ia menyebut lebih dari 3 juta warga Banten telah menerima manfaat Program MBG. Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gubernur menilai daerah dapat berperan dalam pemantauan dampak program seperti kondisi kesehatan dan kebugaran anak, sehingga pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diukur manfaatnya.

Kepala KPPG Jakarta Ida Wahyuni mengatakan pelaksanaan MBG di Banten masih menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kebutuhan ruang kerja dan personel untuk mendukung koordinasi di lapangan. “Kami berharap nanti dengan adanya ruangan yang disediakan bisa ada staf kami yang stand by juga,” kata Ida.

Ida menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Banten telah membantu pelaksanaan program di berbagai wilayah. KPPG berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan fasilitas pendukung agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif.

Audiensi tersebut juga membahas percepatan pembentukan fasilitas pendukung MBG di daerah yang belum memiliki sarana pelayanan, sehingga cakupan program dapat terus diperluas.