RRI.CO.ID, Pandeglang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Horison Altama Pandeglang, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPS dari tingkat pusat hingga daerah serta perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai kecamatan.

Pelaksanaan FGD tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, menghimpun masukan langsung dari pelaku usaha, serta memperkuat sinergi antara lembaga statistik, pemerintah, dan masyarakat. Data yang akurat dari pendataan ini nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun regional.

Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunisa, yang hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya dukungan anggaran serta sosialisasi yang masif agar seluruh rangkaian pendataan berjalan optimal. Ia juga menyoroti peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang memerlukan intervensi lanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, legalitas usaha, hingga akses permodalan.

"Untuk perdagangan konvensional juga kami berharap ada dukungan, bagaimana pengusaha-pengusaha ini selain kualitas produknya lebih baik, packaging-nya juga lebih baik. Tentu diharapkan ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, karena masih banyak yang secara packaging, merek, dan izin juga belum dimiliki," ujar Adde Rosi, Senin 3 Agustus 2026.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menegaskan bahwa kesuksesan agenda nasional ini tidak hanya dinilai dari luasnya cakupan wilayah pendataan semata, melainkan juga dari validitas dan kualitas data yang dihasilkan di lapangan. Guna memastikan akuratan tersebut, pihak BPS mengerahkan tim khusus untuk melakukan uji petik serta memanfaatkan sistem pemantauan digital secara berkala.

"Keberhasilan bukan hanya dari oh sudah selesai semua, kita enggak. Tetapi satu lagi adalah kualitasnya, jadi kita juga menurunkan tim pegawai BPS untuk turun ke lapangan melakukan uji petik," kata Yusniar.

Penggunaan dashboard monitoring digital disebutnya sangat membantu petugas dalam memetakan wilayah secara akurat sebelum akhir target penyelesaian pada bulan Agustus. Seluruh rangkaian verifikasi tersebut diharapkannya mampu menghasilkan produk data statistik ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Achmad Widijanto, menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan. Oleh karena itu, partisipasi aktif serta keterbukaan informasi dari para pelaku UMKM dinilainya sangat krusial bagi keberhasilan pendataan.

"Kami berharap melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari pelaku UMKM. Partisipasi dan keterbukaan data dari masyarakat sangat penting agar hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar akurat dan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, khususnya di Kabupaten Pandeglang," ujarnya.

Melalui sinergi pengawasan lapangan dan optimalisasi Forum Diskusi Grup (FGD) bersama pemangku kepentingan, BPS optimis seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lancar serta mendongkrak kualitas perencanaan ekonomi daerah.