Mitigasi Bencana Diusulkan Jadi Materi Masa Pengenalan Sekolah di Pandeglang

RRI.CO.ID, Pandeglang - Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan mulai digagas sejumlah pihak di Kabupaten Pandeglang. Salah satu langkah yang mengemuka adalah memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Gagasan tersebut mencuat dalam Sarasehan Sekolah Aman Bencana yang gagas Perkumpulan Boedak Saung dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pandeglang di Bukit Si Nyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin, 15 Juni 2026.

Ketua Umum Perkumpulan Boedak Saung, Mardiana Tirtalaksana mengatakan, kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memperkuat edukasi kebencanaan di Pandeglang. Menurutnya, upaya mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri karena membutuhkan sumber daya yang cukup besar.

Dia menilai, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman kebencanaan karena guru dan siswa merupakan kelompok yang dapat berperan dalam menyebarkan informasi mitigasi di masyarakat.

"Pandeglang merupakan daerah yang memiliki banyak ancaman bencana. Karena itu edukasi mitigasi harus diperkuat sejak di lingkungan pendidikan," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto menyambut baik gagasan kolaborasi ini. Dia menjelaskan, wilayah Pandeglang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga edukasi mitigasi perlu diberikan sejak dini kepada peserta didik.

"Hampir semua kecamatan di Pandeglang memiliki potensi bencana. Karena itu sosialisasi dan mitigasi harus berjalan beriringan," kata Sutoto yang juga menjabat Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pandeglang.

Menurut dia, materi kebencanaan sebenarnya telah memiliki dasar regulasi melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Selain itu, pemerintah pusat juga baru menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang salah satu poinnya mengatur aspek mitigasi bencana.

Sutoto menyebut, materi tersebut akan mulai disosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan diupayakan masuk dalam kegiatan MPLS tahun ajaran baru. Ia menambahkan, ke depan materi mitigasi bencana juga berpeluang diperkuat melalui surat edaran maupun kebijakan daerah agar dapat diterapkan lebih luas di satuan pendidikan.

"Kami akan melakukan sosialisasi dan pelatihan, terutama kepada guru terlebih dahulu. Minimal pengenalan dasar, syukur-syukur bisa sampai simulasi," ujarnya.

Dukungan terhadap kolaborasi tersebut juga disampaikan Ketua Solidaritas Guru Tanggap Bencana (SIGAP) PGRI Pandeglang, Jaja Sunarja. Menurutnya, sebagai badan khusus di PGRI, SIGAP memang memiliki fokus pada penguatan kepedulian guru dalam bidang kebencanaan dan kemanusiaan.

"Kami menyambut baik ajakan kolaborasi ini karena di SIGAP juga ada bidang kebencanaan, kemitraan dan relawan," ujarnya.

Sementara Ketua Forum Pelestari Terumbu Karang (F-PTK) Banten, Nurwarta Wiguna menilai, langkah pencegahan dan edukasi harus lebih diperkuat dibanding hanya fokus pada penanganan pascabencana. Menurutnya, sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana perlu menjadi sasaran utama program mitigasi sehingga warga sekolah memiliki pemahaman yang cukup saat menghadapi kondisi darurat.

"Kalau terjadi bencana biasanya banyak yang datang membantu. Tetapi sebelum bencana terjadi, upaya preventif justru harus lebih sering dilakukan," katanya.