Pemkab Pandeglang Didesak Optimalkan PAD dan Tindak Lanjut Temuan BPK

RRI.CO.ID, Pandeglang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti pentingnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan. Penegasan ini mengemuka saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Selasa 26 Mei 2026.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Firman Nurcahyadi, menginstruksikan seluruh pimpinan daerah dan DPRD di Provinsi Banten untuk tidak sekadar menjadikan opini WTP sebagai pencapaian administratif. Ia menekankan, esensi transparansi harus diwujudkan melalui komitmen nyata dalam memberantas kelemahan sistem pengendalian internal.

Merespons hal tersebut, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengakui, mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI menuntut konsekuensi perbaikan sistem birokrasi secara menyeluruh. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima langsung dari BPK diposisikannya sebagai basis evaluasi kinerja keuangan daerah.

"Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, profesional, dan akuntabel," ujar Dewi usai menerima laporan audit negara, Rabu 26 Mei 2026.

Isu krusial lain yang menjadi fokus Pemkab Pandeglang pasca-pemeriksaan ini adalah urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati mengidentifikasi bahwa Kabupaten Pandeglang masih memiliki banyak sektor potensial yang belum tergarap maksimal untuk dikonversi menjadi sumber pendapatan daerah yang sah.

Peningkatan grafik PAD dinilai Dewi menjadi instrumen vital dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta menaikkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat sosiologis Banten Selatan. Penataan sistem tata kelola keuangan yang bebas dari penyimpangan dinilainya akan berbanding lurus dengan efektivitas serapan anggaran di lapangan hijau.

"Capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.