RRI.CO.ID, Serang - Kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 30 April 2026 menunjukan capaian kinerja yang positif dan tetap terjaga dengan baik. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait, memaparkan capaian APBN Banten 30 April 2026 dalam kegiatan Realisasi Kinerja APBN KITA Regional Banten 2026, Senin, 25 Mei 2026.

Lisbon Sirait mengatakan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP hingga April 2026 tumbuh 18,44 persen dengan realisasi mencapai 39,94 persen dari target APBN, lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 37,30 persen. “Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, pendidikan, dan layanan Kesehatan,” ujarnya.

Realisasi Belanja Negara di Provinsi Banten mencapai Rp8,48 triliun atau 35,24 persen dari target APBN dan tumbuh 2,8 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,64 triliun yang mendukung pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ASN, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp5,83 triliun untuk penyaluran Dana Alokasi Umum dan DAK Nonfisik.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Banten, Muhamad Riza Fahlevi mengatakan penerimaan pajak hingga April 2026 mencapai Rp25,02 triliun. “Kontribusi terbesar masih berasal dari PPN dalam negeri dan PPN impor, dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak di wilayah Banten,” ujarnya.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Banten, Muhammad Hakim Satria menjelaskan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp4,55 triliun atau 26,32 persen dari target APBN yang terdiri dari Bea Masuk, Pembebasan Bea Masuk dan PDRI. Bea Cukai di wilayah Banten juga terus mendorong pengembangan UMKM lokal melalui program Sekolah Jawara Ekspor dengan menjadi narasumber. Program tersebut diinsiasi oleh Indo Eximpro yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan tujuan agar UMKM lokal mampu bersaing di pasar internasional.

Kepala Kanwil DJKN Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih mengatakan realisasi PNBP kekayaan negara dan lelang mencapai Rp27,26 miliar atau 29,17 persen dari target tahun 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan lelang sebesar Rp16,69 miliar serta pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp10,49 miliar.

Nilai BMN Provinsi Banten tembus Rp. 122, 78 Triilun dapat memperuar fondasi layanan publik. DJKN Banten juga mempunyai program unggulan yaitu lelang sukarela, sampai dengan bulan April 2026 KPKNL di wilayah banten telaj melaksanakan lelang sukarela sebanyaj 7 lot barang dalam 7 frekuensi lelang.

Melalui sinergi dan kolaborasi antarinstansi Kemenkeu Satu Regional Banten, pemerintah optimistis APBN dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Banten sepanjang tahun 2026.