RRI.CO.ID, Serang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengantisipasi berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, terutama terkait kesiapan jaringan internet dan tingginya jumlah pendaftar pada sistem online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini sepenuhnya menggunakan sistem digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, ia mengakui potensi kendala tetap dapat terjadi karena tingginya akses masyarakat secara bersamaan.

Menurutnya, jumlah lulusan SD di Kota Serang diperkirakan mencapai lebih dari 13 ribu siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 8.559 siswa. Kondisi tersebut diprediksi menyebabkan tingginya aktivitas akses pada portal pendaftaran saat tahapan seleksi dimulai.

Untuk mengantisipasi gangguan sistem, Dinas Pendidikan telah menyiapkan perangkat internet dan penguatan sistem digitalisasi agar proses pendaftaran tetap berjalan lancar. Pemerintah juga melakukan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya untuk memperbaiki kualitas layanan.

“Kita sudah siapkan sistem internet dan digitalisasi dengan perangkat yang memadai agar tidak nge-down atau lambat saat proses pendaftaran berlangsung,” ujar Ahmad Nuri dalam program Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten, Selasa 12 Mei 2026.

Selain tantangan teknis, Dinas Pendidikan juga menyoroti persoalan mentalitas dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Ahmad Nuri menegaskan pihaknya terus mengingatkan seluruh panitia dan satuan pendidikan agar tidak melakukan praktik transaksional maupun menerima titipan calon siswa.

Ia menilai perubahan sistem menuju digital membutuhkan adaptasi dari seluruh pihak, termasuk sekolah dan masyarakat. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan melalui media sosial, portal resmi, hingga media massa agar masyarakat memahami tahapan dan mekanisme SPMB secara utuh.

Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat dapat membantu mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan objektif, terbuka, dan bersih. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan maupun manipulasi data selama proses penerimaan berlangsung.