RRI.CO.ID, Lebak - Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiqi Jayabaya, melantik ratusan pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di Pendopo Bupati Lebak, Senin, 27 April 2026. Pelantikan ini menjadi mutasi perdana sejak dirinya resmi menjabat sebagai kepala daerah.

Sebanyak 103 pejabat administrator dan 89 pejabat pengawas diambil sumpahnya dalam acara tersebut. Prosesi berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan undangan lainnya.

Mutasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Hasbi dalam memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Hasbi juga telah melakukan perombakan terhadap 22 pejabat Eselon II pada 27 November 2025.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya penyegaran organisasi. Hasbi sendiri dilantik sebagai Bupati Lebak oleh Presiden pada 20 Februari 2025. Sejak saat itu, ia mulai melakukan penataan struktural di pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Hasbi menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan para pejabat agar tidak memandang jabatan sebagai hak. “Jabatan adalah amanah, tidak pernah menjadi hak. Segala laksanakan tugas sebaik-baiknya di instansinya masing-masing,” ujar Hasbi.

Ia juga menyoroti pentingnya pakta integritas yang telah ditandatangani para pejabat. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hasbi menilai hal itu sebagai tanggung jawab bersama. “Ini sangat menyentuh kita semua yakni harus berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan pemberantasan KKN,” katanya.

Kepada para camat yang baru dilantik, Hasbi memberikan arahan khusus. Ia meminta agar mereka segera menjalin komunikasi dengan unsur Forkopincam serta tokoh masyarakat dan agama. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik di tingkat lokal.

Hasbi juga menyinggung adanya beberapa daerah yang mengalami konflik karena kurangnya peran aktif camat. Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas jika hal tersebut terjadi. “Karena kita bisa merasakan di beberapa daerah terjadi konflik, camat tidak turun tangan, maka ada perspektif hukum yang harus saya tegakkan sebagai pemerintah kekuasaan tertinggi di Kabupaten Lebak,” ucapnya.

Kepala daerah Lebak ini mengingatkan seluruh pejabat di setiap OPD agar bekerja dengan mengedepankan pelayanan publik yang optimal. Ia berharap kinerja birokrasi semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.