RRI.CO.ID, Serang - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPK3) Kota Serang mengusulkan revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) agar memiliki fasilitas yang layak, higienis, dan mampu menunjang kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha.

Usulan tersebut kini dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang.

Kepala DPK3 Kota Serang, Sony August mengatakan, pembenahan RPH perlu segera dilakukan karena kondisi bangunan yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk pelayanan optimal. Padahal, secara administrasi RPH Kota Serang telah memenuhi syarat penting dalam penjaminan mutu produk hewan.

“Sayang kalau tidak kita bangun, karena kondisinya sudah tidak layak. Padahal secara administrasi kita sudah siap,” ujar Sony August, Kamis,16 April 2026.

Ia menjelaskan, RPH Kota Serang telah mengantongi sertifikat halal dan sertifikat veteriner. Dua dokumen tersebut menjadi bukti fasilitas itu memenuhi persyaratan dasar keamanan pangan dan kelayakan proses pemotongan hewan.

Menurut Sony, keberadaan RPH yang representatif bukan hanya penting bagi pelayanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi daerah. Sebab hingga kini masih ada wilayah sekitar yang belum memiliki fasilitas rumah potong hewan sendiri.

“Kabupaten Serang pun belum punya RPH. Ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah kita. Memang di awal perlu investasi, mungkin terasa besar, tapi tahun demi tahun akan kembali menjadi pendapatan,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan revitalisasi mencakup pembaruan bangunan utama, area pemotongan, saluran sanitasi, hingga fasilitas penunjang lain agar seluruh proses sesuai standar kesehatan hewan dan kebersihan lingkungan.

Dengan fasilitas yang lebih baik, distribusi daging ke masyarakat diharapkan semakin aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan RPH Kota Serang juga diperkirakan meningkat.

DPK3 Kota Serang berharap rencana revitalisasi tersebut mendapat dukungan anggaran, sehingga RPH dapat difungsikan secara maksimal dan menjadi aset strategis bagi pelayanan publik maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah.