Pemkab Lebak Tegaskan Dukung Proses Pemeriksaan Keuangan BPK

RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan mendukung penuh proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oelh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami siap mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dengan terbuka dan kooperatif. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujar Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah saat mengikuti mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 secara daring, Kamis, 2 April 2026.

Ia mengungkapkan, hasil pemeriksaan nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebak.

Melalui keikutsertaan dalam entry meeting ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Entry meeting ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V yang menjadi langkah awal proses audit laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam dimulainya proses pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhito Rizaldi, kepada para kepala daerah. Penyerahan surat tugas tersebut menandai dimulainya secara resmi proses audit LKPD oleh BPK di seluruh daerah yang menjadi objek pemeriksaan.

Bobby Adhito Rizaldi menegaskan, pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya berorientasi pada capaian opini semata.

“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Bobby juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

"Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran," ucap dia.