KBRN, Pandeglang: Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang, menggelar aksi damai di depan Gedung Setda Pandeglang, Kamis (4/5/2023).

Dalam aksinya, mereka mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban, yang dinilai tidak mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

Baca juga:

Diguyur Hujan Semalaman, Jalan Raya Picung-Munjul Sepanjang 30 Meter Amblas

Hal itu terlihat masih banyaknya jalan rusak maupun fasilitas layanan dasar lainnya diberbagai pelosok desa di Kabupaten Pandeglang, dalam kondisi yang tidak memadai. Namun disatu sisi, pemerintah malah menggelontorkan anggaran untuk membeli fasilitas yang tidak pro rakyat.

“Trah dinasti Natakusumah telah memimpin Pandeglang kurang lebih 16 tahun, tapi masih gagal dalam pemerataan infrastruktur beserta menurunkan angka kemiskinan dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak objektif dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat banyak,” ujar Ketua PMII Cabang Pandeglang, Hendri Sahadi.

Dia menuturkan, beberapa kebijakan yang dianggap keliru seperti pembelian mobil dinas bupati jenis Land Cruiser Prado seharga Rp1,9 miliar tahun 2019 silam dan terbaru adalah rencana pembelian ribuan sepeda listrik untuk RT RW yang biayanya mencapai Rp38 miliar.

“Kebijakan itu tidak memiliki urgensi dan sangat berbading terbalik dengan infrastruktur jalan yang masih rusak parah dan masih belum meratanya pembangunan. Dilansir data terakhir, 200 kilometer jalan di Pandeglang masih rusak berat,” katanya.

Baca juga:

DPKPP Pandeglang Bangun 220 Titik Jalan Lingkungan

Imbasnya, angka kemiskinan di Pandeglang juga tidak bergerak signifikan. Dari angka 10,72 persen ditahun 2021, hanya turun 1,4 persen ditahun 2022 menjadi 9,32 persen.

“Padahal Hendri menerangkan, masalah infrastruktur dan kemiskinan bisa lebih ditekan apabila program yang digulirkan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.

Maka dari itu, PMII mendesak Pemkab Pandeglang segera menuntaskan ketimpangan infrastruktur dan kemiskinan. “Bila tidak mampu, kami minta Irna-Tanto untuk turun dari jabatannya,” kata Hendri.