RRI.CO.ID, Serang - Direktur Koordinasi dan Supervisi  Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama, menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi antikorupsi di lingkungan pemerintahan agar dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial semata. Upaya pencegahan korupsi seharusnya menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari aparatur, bukan hanya menjadi tugas inspektorat atau dilakukan pada momen tertentu saja.

Ia menilai sosialisasi antikorupsi idealnya digaungkan secara rutin melalui berbagai forum internal, seperti apel pagi, rapat kerja, maupun kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah. “Setiap kepala dinas sebenarnya punya ruang untuk menyampaikan penguatan-penguatan antikorupsi dalam keseharian, tidak harus menunggu agenda khusus,” ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga mendorong adanya ruang diskusi atau jalur komunikasi pimpinan yang dapat dimanfaatkan untuk membahas perbaikan sistem dan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menekankan pentingnya pengawasan melekat dalam setiap unit kerja. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaktepatan, maka langkah penanganan harus segera dilakukan.

Penindakan tersebut, lanjutnya, tidak selalu harus bersifat represif, namun dapat dimulai dari teguran, nasihat, hingga perbaikan administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pemeriksaan internal maupun pemeriksaan oleh inspektorat tetap diperlukan jika ditemukan pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Tak kalah penting, ia menyoroti peran keteladanan pimpinan dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran sebagai kunci utama pencegahan korupsi. Dengan penguatan yang dilakukan secara konsisten setiap hari, Bahtiar berharap budaya antikorupsi dapat tertanam kuat di lingkungan birokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.