RRI.CO.ID, Serang - Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Banten menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Rabu 4 Februari 2026. Dalam Musda tersebut agenda utamanya yakni membahas AD/ART KKI Provinsi Banten dan Laporan pertanggungjawaban serta pemilihan ketua KKI Banten periode berikutnya. 

Kepala BPS Banten Yusniar Juliana saat membuka acara menyampaikan komitmennya terhadap pengumpulan dan penggunaan data terpilah untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang inklusif dalam acara Koalisi Kependudukan Indonesia. "Karena pentingnya data akurat dan solid dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Yusniar. 

Diakui Yusniar, bahwa soal data saat ini masih menjadi tantangan di tengah-tengah maayarakat. Karena masing-masing lembaga memiliki data yang berbeda-beda. 

"Perbedaan data ini harus disikapi oleh semua pihak. Termasuk KKI Banten diharapkan mampu mengumpulkan data ini agar terintegrasi," katanya. 

Plt Kepala BKKBN Banten, Yuda Ganda Putra juga menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kependudukan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga berbasis kebutuhan nyata di lapangan. "Program-program BKKBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga Indonesia," katanya. 

Yuda menyampaikan peran penting data dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kependudukan dan pembangunan. "Saya berharap data dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat," ucapnya. 

Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Banten, Enggar Utari mengakui perkumpulan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) merupakan kelanjutan dari Koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan. "Perkumpulan Koalisi Kependudukan Indonesia berkedudukan di Jakarta dan Perkumpulan Koalisi Kependudukan Indonesia Daerah berkedudukan di Ibu kota masing-masing daerah," katanya. 

Perkumpulan Koalisi Kependudukan Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap isu kependudukan dan pembangunan yang berbentuk badan hukum. 

"Dimana salah satu fungsi KKI adalah membantu dan mengevaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga," ucap Engggar.