RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berhasil mencatatkan rapor hijau di sektor pertanian sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, produksi padi di wilayah ini mengalami lonjakan signifikan yang memperkuat ketahanan pangan daerah secara nasional. 

Lonjakan produksi tersebut tercatat mencapai angka 16,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi angin segar bagi stabilitas ekonomi Banten, mengingat sektor agraris merupakan salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan di wilayah ujung barat Pulau Jawa tersebut. 

Kenaikan produksi ini dibarengi dengan perluasan area panen yang sangat masif, mencapai luasan 349.288 hektare. Prestasi gemilang ini secara otomatis menempatkan Provinsi Banten masuk dalam jajaran 10 besar daerah penghasil padi terbesar di tingkat nasional.

Keberhasilan Banten dalam menggenjot produktivitas lahan tidak terlepas dari peran vital Kabupaten Lebak. Sebagai salah satu daerah penyokong utama, Lebak secara konsisten mempertahankan fungsinya sebagai lumbung padi bagi Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, menegaskan bahwa posisi strategis Lebak adalah kunci di balik pencapaian tersebut. Di Rangkasbitung, ia menyampaikan betapa krusialnya kontribusi petani lokal bagi performa provinsi di mata pusat.  "Tanpa dukungan Kabupaten Lebak, posisi Banten tidak akan mencapai 10 besar di tingkat nasional. Kabupaten Lebak memiliki peran penting sebagai lumbung beras utama," ujar Rahmat Yuniar di Rangkasbitung, Jum'at 30 Januari 2026.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauhid, merincikan detail teknis kenaikan tersebut. Ia memaparkan bahwa luas lahan persawahan di Banten pada 2025 meningkat dari semula 299 ribu hektare menjadi 349.288 hektare, alias tumbuh 16,84 persen.

Sejalan dengan perluasan lahan, produksi padi pun merangkak naik secara proporsional. Dari yang sebelumnya hanya menyentuh angka 1,5 juta ton, kini Banten sukses memproduksi 1,8 juta ton padi dalam kurun waktu satu tahun.

Agus M. Tauhid menjelaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar faktor alam, melainkan hasil dari penerapan prinsip keberlanjutan. Pemerintah terus mengupayakan integrasi antara teknologi pertanian dan perhatian terhadap kesejahteraan fisik para petani. "Keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya keberlanjutan dalam pertanian dan perhatian pemerintah terhadap kesehatan para petani. Dengan pendekatan literasi, saya yakin mimpi mewujudkan Lebak yang 'ruhay' dan sejahtera dapat tercapai," kata Agus.

Namun, di tengah kesuksesan tersebut, Bupati Lebak Moch. Hasbi Jayabaya mencermati adanya tantangan di lapangan. Ia menyoroti keterbatasan jumlah mantri tani desa yang bertugas memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat agraris.Hasbi mengimbau kepada seluruh jajaran mantri tani desa dan penyuluh pertanian yang ada untuk bekerja ekstra dalam memberikan edukasi.

 Hal ini penting agar inovasi pertanian dapat diserap dengan maksimal oleh para petani di pelosok desa. Demi meringankan beban ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak juga meluncurkan kebijakan fiskal yang pro-petani. Kebijakan ini merupakan bentuk insentif nyata bagi mereka yang menggarap lahan kecil agar tetap produktif.

"Lebak ini satu-satunya dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi lahan persawahan. Kami ingin membantu meringankan beban ekonomi petani secara langsung," kata Bupati Moch. Hasbi Jayabaya.

Pemkab Lebak secara resmi membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik lahan pertanian di bawah setengah hektare atau 5.000 meter persegi. Langkah ini diambil sebagai proteksi agar lahan produktif tidak beralih fungsi menjadi pemukiman.