KBRN, Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon, telah membentuk Satgas Penanganan Banjir dan menghentikan sementara Galian Tambang di Empat Kecamatan, di Kota Cilegon. Hal itu dilakukan Pemkot Cilegon, untuk menangani masalah banjir di Kota Cilegon.

Plt Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Cilegon tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

"Hari ini kita lakukan pembentukan Satgas Penanganan Banjir Kota Cilegon, mengingat kejadian banjir yang terjadi cukup luar biasa dan terus berulang di sejumlah wilayah," ucap Aziz usai memimpin rapat tindak lanjut penanganan banjir yang berlangsung di Command Center 112, Senin (12/1/2026).

Aziz mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan hasil usulan dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Korban Banjir, DPRD Kota Cilegon serta stakeholder yang berperan dalam penanganan banjir. "Satgas ini kita bentuk sesuai dengan usulan dari Aliansi Masyarakat Korban Banjir, DPRD Kota Cilegon dan stakeholder yang memiliki peran dalam penanganan banjir," ujar Aziz.

Selain pembentukan satgas, Aziz juga menyampaikan, Pemerintah Kota Cilegon akan melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Banten terkait moratorium perizinan aktivitas galian pertambangan di wilayah Kota Cilegon. Seiring dengan itu, Aziz menyampaikan pihaknya akan melakukan penghentian sementara aktivitas galian pertambangan khususnya di empat kecamatan yakni Kecamatan Cibeber, Cilegon, Citangkil dan Ciwandan.

"Hari ini kita juga akan layangkan surat permohonan ke Gubernur tentang moratorium perizinan galian pertambangan di Kota Cilogon, dan kami juga akan menyampaikan surat penghentian sementara aktivitas galian pertambangan yang ada di 4 kecamatan mulai dari Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilogon, Citangkil dan Ciwandan," katanya.