KBRN, Serang: Wacana pemerintah mengimpor beras 2 juta ton dalam waktu dekat, dinilai akan merugikan petani. Soalnya kebijakan itu akan memengaruhi harga beras nasional. Padahal saat ini petani sedang memasuki masa panen, apalagi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Giling (GKG) yang berada diangka Rp5.000 per kilogram.

“Disaat petani menikmati harga gabah yang baru saja di-launching, maka ini akan terdampak pula ke harga HPP. Karena dengan masuknya beras impor akan menurunkan harga HPP karena harga beras impor di bawah nasional,” ujar ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Banten, Oong Syahroni kepada RRI, Kamis (30/3/2023).

Baca juga:

Banten Siapkan Cadangan Pangan 1.348 Ton Beras

Maka dari itu, KTNA Banten tegas menolak wacana impor beras. Selain bakal merugikan petani, pihaknya juga mempertanyakan urgensi impor tersebut disaat produksi beras sedang surplus.

“Tidak setuju, karena sesungguhnya kapasitas produksi kita surplus. Terus kita pertanyakan urgensi impor apa? Sebab Kementan menyebut skala nasional produksi kita surplus. Kalau semua pihak yang berkompeten menyatakan surplus tapi di satu sisi ada kebijakan impor, ini motifnya apa?” katanya heran.

Daripada memberlakukan kebijakan impor, Oong menyarankan agar pemerintah memperbaiki sistem di Bulog. Sebab saat ini, tingkat kepercayaan petani terhadap Bulog menurun imbas aturan main yang tidak jelas.

Baca juga:

Luas Panen dan Produksi Padi Banten Tahun 2022 Alami Peningkatan

“Mereka (Bulog, red) kaku di lapangan, kalah bersaing dengan pihak lain yang juga bermain di beras. Mereka (perusahaan lain, red) bisa membeli di atas harga HPP, tapi itu tidak pernah terjadi di Bulog,” kata Oong.

“Petani tidak lagi percaya dengan aturan main bulog, sehingga hari ini petani lebih suka menjual ke tengkulak karena harga yang lebih bervariatif atau pihak lain yang hari ini bermain diberas,” ujar dia.