KBRN, Serang: Peran relawan masih menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di Provinsi Banten. Namun, hingga kini persoalan koordinasi antar relawan dan instansi resmi dinilai belum maksimal, sehingga penanganan di lapangan kerap berjalan sendiri-sendiri.

Ketua Pokja Relawan Banten, Lulu Jamaludin, menegaskan relawan selalu hadir cepat saat bencana, namun minimnya pusat pengendalian operasi membuat kinerja mereka tidak optimal. Menurutnya, pemerintah belum memiliki inventarisasi lengkap mengenai jumlah dan kapasitas lembaga relawan yang ada di Banten.

Ia mencontohkan, saat banjir bandang di Serang maupun tsunami Selat Sunda, relawan bekerja dengan posko berbeda-beda tanpa satu komando jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih distribusi bantuan serta membingungkan korban bencana.

“Sejak Provinsi Banten berdiri, belum ada pusat informasi bencana yang menjadi titik koordinasi bersama. Akibatnya, relawan bingung harus merapat ke mana ketika bencana terjadi,” ucap Lulu dalam dialog Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banten, Senin (15/9/2025).

Selain masalah koordinasi, ia juga menyoroti fenomena “relawan dadakan” yang hadir tanpa keterampilan memadai. Banyak di antaranya datang hanya bermodal semangat, namun tidak mampu bekerja sesuai kebutuhan lapangan, bahkan berpotensi membahayakan diri sendiri.

Relawan mendesak pemerintah daerah lebih serius membangun sistem koordinasi, mulai dari pendataan lembaga hingga penyusunan protokol kerja bersama, agar relawan dapat bersatu dan lebih efektif ketika bencana melanda Banten. (Muntibi)