KBRN, Serang: Upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pendidikan masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah pedesaan Provinsi Banten. Minimnya infrastruktur dan terbatasnya akses internet menyebabkan ketimpangan belajar antara pelajar di kota dan desa semakin terasa. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten, M. Royhan Daestaki dalam program Ngobras RRI Pro 1 Banten, Kamis (7/8/2025).

Royhan menyoroti kondisi pelajar di daerah terpencil seperti Kampung Lebak Masigit, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, yang masih kesulitan sinyal internet bahkan untuk kebutuhan dasar pendidikan. Ia menyebut, pelajar di wilayah tersebut menghadapi hambatan serius saat harus mengikuti ujian berbasis komputer karena sinyal yang tidak stabil.

Menurut Royhan, kesenjangan digital ini menghambat kemajuan pelajar desa, membuat mereka tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pendidikan yang kini berkembang pesat di wilayah perkotaan. “Kita tidak bisa menutup mata, kesenjangan ini nyata dan menghambat masa depan generasi muda di pelosok,” ujar Royhan.

PII Banten, lanjut Royhan, telah berinisiatif melalui program Perkampungan Kerja Pelajar (PKP), yaitu penempatan kader PII di rumah-rumah warga untuk memberikan pendampingan belajar secara langsung. Program ini dirancang agar pelajar yang tidak memiliki akses digital tetap bisa menerima pendidikan secara manual dan berkualitas.

Namun, Royhan mengakui bahwa upaya komunitas tidak akan cukup tanpa dukungan nyata dari pemerintah. Ia mendesak agar infrastruktur internet diperluas ke wilayah-wilayah terpencil di Banten dan memastikan semua pelajar mendapatkan hak pendidikan yang sama. “Kami harap pemerintah tidak hanya menyentuh pelajar di kota, tapi juga pelajar di pedesaan yang juga ingin maju,” ujar Royhan. (Muntibi)