KBRN, Lebak: Lima dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak tercatat sebagai wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi versi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2024. Kelima kecamatan tersebut adalah Leuwidamar, Cimarga, Banjarsari, Malingping, dan Wanasalam, dengan jumlah keluarga miskin ekstrem mencapai lebih dari 7.376 keluarga.

Sementara itu, dua kecamatan lainnya yakni Bayah dan Lebakgedong, tercatat memiliki tingkat kemiskinan ekstrem paling rendah di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat kemiskinan secara umum di Kabupaten Lebak berada di angka 8,4 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem berada di kisaran 0,8 persen dari total jumlah penduduk.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, menyampaikan data kemiskinan ekstrem tersebut diperoleh dari basis data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola oleh Kemenko PMK.

“Tahun ini terdapat 20 desa di Kabupaten Lebak yang masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE,” ujar Widy di Rangkasbitung, Rabu (30/7/2025).

Widy menjelaskan bahwa dari kajian dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Lebak 2025–2029, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah tingginya jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang termasuk miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin, serta banyaknya lansia dari keluarga miskin ekstrem dan rentan miskin yang membutuhkan perhatian khusus.

Menanggapi kondisi tersebut, Widy menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus menjalankan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu, pengurangan beban pengeluaran, seperti pemberian subsidi pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan program perlindungan sosial lainnya.

Peningkatan pendapatan masyarakat, melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku UMKM. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dengan fokus pada penyediaan akses pendidikan, air bersih, rumah layak huni, dan infrastruktur dasar lainnya.

“Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sekadar bantuan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan akses layanan dasar yang memadai,” kata Widy.

Pemerintah Kabupaten Lebak juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat sipil dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Dengan strategi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan didukung data yang akurat, Pemkab Lebak berharap dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.