KBRN, Pandeglang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak menyiapkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan. Postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pandeglang tahun 2025 sebesar Rp2,7 triliun, tidak memasukkan alokasi untuk program Presiden Prabowo Subianto itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menjelaskan, Pemerintah Daerah belum mendapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait penerapan program tersebut. Termasuk instansi mana yang berwenang dalam mengelola program MBG.

Baca juga: Makan Siang Bergizi Diujicobakan di Empat Sekolah di Kota Serang

“Kami di RAPBD yang sudah kami sampaikan belum ada anggarannya ya. Karena kami juga menganggarkan di OPD mana, besarannya berapa juga kami agak repot. Kami belum belum mendapatkan juknisnya,” kata Yahya, Sabtu (7/12/2024).

Hanya Pemkab sudah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut. Setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp283 miliar untuk mengakomodir makan bergizi gratis untuk seluruh siswa di Pandeglang dari mulai jenjang PAUD sampai SMP.

“Dihitung semua, swasta dengan negeri. Nah, kalau negerinya saja sekitar Rp158 miliar. Itu pun menghitungnya yang Rp15.000. Nah, perkembangan terakhir kan ada di angka Rp10.000,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cilegon Mulai Program Makan Bergizi Gratis untuk 1.943 Siswa

Namun anggaran itu dianggap memberatkan pemerintah lantaran kondisi fiskal Pandeglang yang terbatas. Maka dari itu, Yahya berharap program ini nantinya bisa dilaksanakan melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Syukur-syukur dari Pemerintah Pusat ada. Karena kalau kita lihat alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik bertambah. Tapi belum ada plotting-nya untuk apa gitu? Yang ada hanya baru untuk yang naik itu Bantuan Operasional Sekolah. Apakah ngambil dari situ? Kita juga belum dapat informasi,” ujar dia.

Baca juga: Solidarity Food Truck Kembali Salurkan Makanan Bergizi di Banten

Yahya memastikan, program tersebut tidak bisa dijalani pada awal tahun. Selain karena tidak dianggarkan, payung hukumnya pun belum jelas. Jika pun bisa jalankan, yang paling memungkinkan, yakni pada saat pergeseran anggaran di pertengahan tahun.

“Boleh pintu masuknya di pergeseran anggaran. Menyesuaikan. Jadi nanti angkanya digeser di resmikanya di perubahan anggaran,” kata Yahya.