KBRN, Pandeglang: Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, dilaporkan oleh mahasiswa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ASN itu diduga melanggar netralitas, karena ikut mendampingi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang saat mendaftar ke KPU beberapa waktu lalu.

Rouf Anshori, perwakilan mahasiswa yang melaporkan ASN tersebut menuturkan, pendampingan yang dilakukan ASN yang belakangan diketahui bertugas disalah satu SMPN itu, dianggap terlibat dalam politik praktis. Padahal menurut aturan, abdi negara harus menjaga netralitasnya saat Pemilu.

Baca juga: Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada 2024 Akan Ditingkatkan

"Kita melihat di peraturan, ASN jangan sampai terlibat politik praktis apalagi bisa mengawal ke KPU, ini sudah jelas bahwa ASN maupun TNI-Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis," katanya, Senin (2/9/2024).

Rouf memastikan, ASN yang dilaporkan itu berstatus aktif. Sebab pihaknya sudah melakukan penelusuran dan menemukan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) yang bersangkutan.

“kita ada ada bukti foto dan Nik juga. Setelah kita cross check dan memang itu ASN. ASN itu jangan sampai ikut terlibat kampanye praktis, apalagi bisa mengawal sampai ke KPU. Nah ini kan sudah jelas ada poin terindikasi bahwa ASN tersebut berpihak kepada salah satu pihak,” ujar dia.

Baca juga: Konflik Kepentingan ASN Pandeglang saat Pilkada Tinggi

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Pemilu Bawaslu Pandeglang, Didin Tahajudin, mengaku sudah menerima laporan tersebut. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan pendalaman terkait laporan tersebut.

"Kita sudah terima laporannya, terkait dengan dugaan laporan netralitas ASN. Pertama dari Bawaslu akan melakukan kajian, kami punya waktu dua untuk melakukan kajian awal, dari kajian awal itu nanti kita menentukan syarat formil dan materiil, apakah bisa dilanjut atau dihentikan, tergantung bagaimana hasil kajian awal," ujar Didin.