Bawaslu Catat Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Banten Cukup Rendah

KBRN, Serang : Pelanggaran masih terjadi dalam proses pemilu 2024 kemarin di Banten, Bawaslu Provinsi Banten mencatat 98 penanganan Pelanggaran yang dilakukan, namun dari keseluruhan pelanggaran tersebut 63 kategori diantaranya tidak biasa dibuktikan, dari angka ini Bawaslu menilai tingkat pelanggaran yang terjadi di Banten cukup rendah.

Koordiantor Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten, Zainal Muttaqqin mengatakan Dari jenis pelanggaran yang cukup banyak terjadi diantaranya administrasi, etik, tindak pidana dan hukum lainnya.

“kami mencatat dari jumlah pelanggaran yang terjadi di Banten tercatat hanya 21 pelanggaran dari 63 penanganan, yaitu administrasi sebanyak 7 kasus , kode etik 5 kasus, tindak pindana 2 kasus dan hukum lainnya sebanyak 7 kasus, dari data tersebut tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten,” ujarnya dalam Dialog Pasca Pemilu RRI Banten (19/4/2024).

Bawaslu Banten juga memiliki peta kerawanan pemilu yang diukur dari seringnya pelanggaran yang terjadi untuk dilakukan analisis, dari hasil tesebut diketahui pelanggaran di Banten masih bersifat masif dengan kasus yang cukup tinggi adalah mobilisasi birokrasi. Karena netralitas birokrasi ini sering terjadi bukan hanya di Provinsi Banten namun daerah lainnya.

“Bawaslu melihat kasus pelanggaran di Banten banyak yang sulit di buktikan namun bisa dirasakan atau bersifat masif, oleh karena itu jarang sekali penanganan yang dilakukan, seperti netralitas dan money politik.” Ucapnya.

Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan kasus pelanggaran di Banten sudah dilakukan cukup maksimal mulai dari sosialisasi dan mengirim surat himbauan yang ditujukan ke peserta pemilu, partai politik, KPU, DPD dan lainya agar tidak terjadi pelanggaran kembali, namun Bawaslu berharap Masyarakat juga dapat berani berbicara apabila melihat pelanggaran dalam segala proses pemilu.