KBRN, Pandeglang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mengusulkan sebanyak 30.000 petugas Pemilu 2024 nanti, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Usulan itu diajukan karena kerja petugas Pemilu dinilai rentan terhadap kecelakaan kerja.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah menjelaskan, kerja penyelenggara Pemilu tidak mengenal waktu. Mereka harus bersiaga 24 jam untuk mensukseskan pesta demokrasi, sehingga sudah sewajarnya mereka diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga:

Bawaslu Pandeglang Ingatkan Netralitas Sekretariat PPK dan PPS

"Ada Inpres kepada seluruh menteri untuk meng-cover seluruh tenaga honorer maupun ASN untuk di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga surat dari Sekjen KPU RI kepada Kemendgari kemudian kami follow up di bawah KPU kabupaten kota untuk berkoordinasi kepada wali kota bupati," kata dia, Kamis (22/6/2023).

"Pada dasarnya kami mem-follow up apa yang sudah diinstruksikan presiden bahwasannya segala kegiatan yang berisiko pada kecelakaan kerja untuk di-cover BPJS," ujar dia.

Dia menyebut, 30.000 petugas yang diusulkan itu terdiri atas komisioner, PPK, PPS, dan KPPS.

"Keseluruhan komisioner, PPK, PPS, dan KPPS lebih dari 30.000. Itu tergantung ada masa kerjanya. Untuk PPK Pileg 10 bulan, Pilkada nanti 9 bulan, PPS sama. Kemudian KPPS kan hanya 1 bulan," ujar Nunung.

Baca juga:

DPT di Pandeglang Ditetapkan Sebanyak 996.127 Pemilih

Hanya KPU saat ini tengah menyisir jumlah pasti petugas yang perlu mendapat jaminan asuransi. Sebab ada sejumlah petugas yang sebelumnya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk kebutuhan biaya sudah ada perhitungannya, tapi sifatnya masih gelondongan sementara di badan Adhoc sudah ada yang mempunyai BPJS sehingga tidak bisa dobel. Ini masih kami sisir berapa yang sudah terdaftar karena seperti ustaz, guru madrasah, perangkat desa mungkin sudah ter-cover," katanya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan KPU tersebut. Pemkab akan meninjau kemampuan keuangan daerah mengingat dana yang dibutuhkan diperkirakan di atas Rp500 juta.

Baca juga:

KPU Pandeglang Lantik 1.017 Anggota PPS

"Nanti kita lihat dipergeseran karena angkanya tidak kecil, di atas Rp500 juta sehingga harus kita lihat langkahnya ambil dari slot mana," ujar Irna.

Namun bupati menegaskan, pihaknya akan berupaya memenuhi usulan itu lantaran memiliki urgensi agar menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman bagi penyelenggara Pemilu. Apalagi kinerja mereka menjadi salah satu indikator suksesnya Pemilu.

"Kepentingannya sangat besar karena mereka bekerja siang malam untuk mensukseskan Pemilu serentak. Jadi pastikan mereka aman, nyaman dan merasa terlindungi oleh pemerintah. Apabila terjadi suatu hal, mereka ada yang cover," kata Irna.