KBRN, Pandeglang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap netral dan tidak berpolitik praktis saat Pemilu 2024 nanti. ASN, TNI, dan Polri merupakan pelayan publik, sehingga ditekankan untuk tidak terlibat politik praktis.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi menuturkan, lembaganya memiliki tugas mencegah pelanggaran Pemilu.

Baca juga:

Bawaslu Pandeglang Ingatkan Netralitas Sekretariat PPK dan PPS

“Sanksi tegas akan diberikan bila TNI Polri dan ASN terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024 mendatang,” katanya, Selasa (13/6/2023).

Ade menjelaskan, perihal netralitas aparatur pemerintahan ini menjadi perhatian serius Bawaslu. Pasalnya Kabupaten Pandeglang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Banten. Salah satu indikatornya yakni netralitas ASN.

“Bagi mereka yang tidak diperbolehkan, ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa. Ini tidak boleh. Artinya di situ dia keberpihakan. Saat masa kampanye nanti dia bersama calon mengacungkan isyarat harus mendukung siapa, ini tidak boleh,” ujarnya.

Tingginya IKP itu diketahui dari hasil pengawasan Bawaslu dalam beberapa hajat Pemilu ditahun-tahun sebelumnya. Selain netralitas ASN Ade membeberkan, indikator yang memengaruhi IndeksKerawanan Pemilu diantaranya sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan Pemilu yang adil dan partisipasi pemilih.

Baca juga:

Dandim Pandeglang Pastikan TNI Netral di Pemilu 2024

“Itu kan belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya, bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi kedepannya,” ucap Ade.

Adapun aturan larangan ASN berpolitik dijelaskan dalam beberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.