KBRN, Serang: Kaum disabilitas khususnya yang memiliki gangguan intelektual belum terfasilitasi baik oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu. Imbasnya tak sedikit dari mereka yang akhirnya tidak dapat menyalurkan hak pilihannya pada pesta demokrasi lima tahunan.

“Antusias dari kaum disabilitas dalam Pemilu itu mungkin masih kurang, karena kurang terfasilitasi oleh pemerintah. Tapi untuk disabilitas dengan keterbatasan fisik, sejauh ini sudah ikut serta dalam Pemilu, karena mereka sedikitnya mereka tak kendala. Misalnya mereka bisa ada yang mengantarkan untuk menyoblos,” ujar Ketua Yayasan Anak Yatim Mandiri Christina Young, dalam dialog interaktif dalam program cerdas memilih di studio RRI Banten, Kota Serang, Selasa (30/5/2023).

“Karenanya itu tugas kita bersama untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak yang sama dalam Pemilu. Disabilitas itu tak hanya fisik, tapi anak-anak autisme tidak bisa terfasilitasi dengan spectrum autuistik. Ini perlu diberikan edukasi lebih detail tenteng Pemilu,” katanya.

Senada dengan itu tokoh perempuan Banten, Sitti Maani Nina mendorong agar partisipasi disabilitas, dan perempuan agar terus ditingkatkan. Salah satunya yakni melalui pemberian pemahaman tentang Pemilu bagi mereka.

“Misalnya untuk partisipasi Pemilu dari kalangan perempuan, saat ini masih belum maksimal. Karena catatan di Pemilu 2019 itu hanya diangka 18 persen. Jumlah ini turun dari Pemilu sebelumnya yang mencapai 19 persen,” ujarnya.

Akademisi Unversitas Serang Raya, Usep Saepul Ahyar mengakui minimnya fasilitasi terhadap kelompok-kelompok pemilih tertentu seperti disabilitas. Padahal dalam Undang-undang mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

“Meski dalam memenuhi jabatan publik perlu kriteria tertentu. Bukan mereka (disabilitas) tidak mampu, tapi justru ada kelebihan di hal yang lain yang dimiliki mereka,” ucap Usep.

Karenanya Usep mendorong agar semua stakeholder mampu melakukan edukasi terhadap disabilitas yang lebih masif. Bahkan pemerintah harus menyiapkan fasilitas yang memadai buat mereka.

“Kelompok wanita dan disabilitas memiliki suara untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena mereka membawa aspirasi tertentu. Kalau ini tidak diserap dan dijalankan oleh pemerintah dan legislative sebagai representasi suara mereka, bukan tidak mungkin mereka akan apatis,” ujarnya.