KBRN, Serang: Komisi II DPR RI menyoroti data penduduk di Kota Serang yang masih terdata sebagai daftar Pemilu tetap untuk pemilu 2024 mendatang. Apalagi dari laporan yang diterima, terdapat 4200 warga Kota Serang yang sudah meninggal.

Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait kesiapan pemilu 2024 di Kota Serang, Junimart Girsang menyebut temuan ribuan warga yang sudah meninggal di Kota Serang harus menjadi perhatian. Jangan sampai data seperti ini kembali muncul saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti.

"Jangan sampai KTP orang yang sudah meninggal digunakan untuk memilih pada pesta demokrasi. Ini harus diantisipasi dan diawasi oleh Kotamadya Serang, KPU dan Bawaslu," ucap Junimart, disela kunjungannya, Selasa (14/2/2023).

Karenanya Junimart mendorong kepada Pemkot Serang dan penyelenggara Pemilu agar duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan kepemiluan. Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, diharapkan mampu meminimalisir persoalan pemilu yang biasa muncul ke permukaan.

"Ini Pemkot perlu menyikapinya yang menjadi kewenangan Disdukcapil. Pa Wali juga harus bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri. Pesta demokrasi harus menjadi marwah yang baik," katanya.

Wali Kota Serang Syafrudin mengaku akan terus melakukan perbaikan data kependudukan di Kota Serang. Karena diakui validasi KTP elektronik di Kota Serang belum menyentuh warga di tingkat RT dan RW.

"Tekrit pengguna KTP elektronik masih belum maksimal, karena masih tataran pejabat, belum ke tingkat RT dan RW. Satu tahun ini bisa selesai terkait kekurangannya," ujar Syafrudin.

Oleh sebab itu, Syafrudin mengatakan pihaknya telah mengintruksikan kepada Disdukcapil agar lebih intensif melakukan pendataan KTP elektronik kepada warga.

"Perlu waktu di pendataan untuk KTP elektronik, dan satu orang butuh waktu 10 menit. Karena ini dilakukan door to door. Sebenarnya lebih cepat itu mencetak KTP daripada pendataan KTP elektronik," ucap Syafrudin.

Sementara dalam kunjungan spesifik ke Kota Serang, rombongan komisi II juga menyoroti soal kinerja KPU dan Bawaslu di Kota Serang dianggap belum maksimal.