Wali Murid SDIT Al-Izzah Keberatan MBG Masuk Sekolah
- 29 Sep 2025 17:20 WIB
- Banten
KBRN, Serang: Sejumlah orang tua murid SD IT Al-Izzah 1 Kota Serang menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Mereka menyampaikan kekhawatiran soal keamanan hingga potensi masalah kesehatan jika dapur MBG berada di area sekolah.
Selain itu, mereka juga menentang wacana yayasan untuk mendirikan dapur MBG di lingkungan sekolah. Wali murid menilai, wacana itu tidak sesuai dengan sistem yang sudah berjalan. Keberatan itu mereka sampaikan saat audiensi di Aula Setda Kota Serang, Senin (29/9/2025).
Baca juga: Kota Serang Prioritaskan Ratusan Ribu Siswa untuk Program MBG
Perwakilan wali murid kelas 2, Baim menjelaskan, keberatan orang tua muncul bukan pada tujuan program, melainkan pada pelaksanaan dan penyalurannya.
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi tidak tepat bila dilaksanakan di Al-Izzah. Sekolah ini sudah punya mekanisme sendiri, sementara MBG lebih baik ditujukan ke daerah atau sekolah yang memang membutuhkan,” ucapnya selepas audiensi.
Baca juga: Satgas Khusus Dikerahkan Percepat Distribusi MBG
Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan SD IT Al-Izzah 1, Muhammad Arifin menjelaskan, pihak sekolah sejatinya hanya pelaksana teknis kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, yayasan sudah menyiapkan dapur sesuai standar nasional dan tinggal menunggu arahan lebih lanjut.
“Kami menghormati semua aspirasi, baik yang mendukung maupun menolak. Dari hasil polling, mayoritas wali murid menyetujui, meski sebagian menolak. Kami tetap berkewajiban mengawal kebijakan pemerintah,” katanya.
Baca juga: MBG Kota Serang Ditargetkan Merata Akhir Tahun Ini
Sementara Wali Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan, kehadirannya sebagai penengah. Ia menyampaikan program MBG merupakan gagasan Presiden yang baik, tetapi penerapannya harus tepat sasaran.
“Saya hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat saya. Kalau mayoritas orang tua mampu, tidak bijak bila dipaksakan. Lebih baik anggaran dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Baca juga: Sembilan Madrasah di Cilegon Mulai Terima Program MBG
Budi menambahkan, pemerintah kota tidak bermaksud menghalangi kebijakan pusat, melainkan memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Kalau tidak membawa manfaat bagi sekolah ini, jangan sampai dipaksakan. Program ini diharapkan tepat sasaran,” kata dia.
Dalam audiensi tersebut belum tercapai keputusan final. Hasil pembahasan akan dibawa kembali untuk dimusyawarahkan lebih lanjut antara pihak yayasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum ditetapkan langkah berikutnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....