RRI.CO.ID, Lebak - Maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyeret siapa saja menjadi korban penyalahgunaan narkoba, tanpa memandang status maupun jabatan.
Karena itu, BNN Provinsi Banten mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Banten untuk melaksanakan tes urine secara berkala sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah, tetapi juga kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
BNN menilai pelaksanaan tes urine merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain kepala daerah, BNN juga menyarankan agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga anggota DPRD mengikuti tes urine secara berkala.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Banten, Mita Maharani, mengatakan penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja sehingga diperlukan langkah antisipatif.
Pejabat publik harus menjadi teladan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. "Tes urine bukan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi sebagai langkah deteksi dini dan bentuk pencegahan agar lingkungan pemerintahan tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba," ujar Mita Maharani, di Lebak, Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pelaksanaan tes urine secara berkala juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat dan berintegritas. Mita menegaskan, semakin dini penyalahgunaan narkotika diketahui, maka penanganannya akan lebih cepat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mendorong kepala daerah agar menjadikan tes urine sebagai agenda rutin, bukan hanya saat ada kegiatan seremonial atau peringatan Hari Anti Narkotika," katanya.
Komitmen pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ia berharap seluruh instansi pemerintah dapat bekerja sama dengan BNN dalam pelaksanaan tes urine maupun kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba.
Selain pemeriksaan urine, BNN juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada berbagai kalangan. Program edukasi tersebut menyasar lingkungan pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat umum.
BNN menilai pencegahan merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan penindakan apabila dilakukan secara berkesinambungan. Dengan adanya pemeriksaan berkala, setiap instansi dapat mengetahui kondisi pegawainya sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Pelaksanaan tes urine juga diharapkan mampu memberikan efek preventif sehingga aparatur negara lebih berhati-hati dan menjauhi penyalahgunaan narkotika. BNN Provinsi Banten siap mendampingi pemerintah daerah yang ingin melaksanakan tes urine secara berkala.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Banten dalam pelaksanaan tes urine maupun edukasi P4GN agar seluruh aparatur negara menjadi contoh bagi masyarakat," ucapnya.
Ia menilai pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika.
Melalui pelaksanaan tes urine secara rutin, BNN berharap integritas aparatur negara tetap terjaga dan potensi penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sejak dini. BNN Provinsi Banten mengajak seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas narkoba.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....