KBRN, Pandeglang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menetapkan 10 desa di 10 kecamatan sebagai lokus penanganan stunting tahun 2023. Penetapan itu diputuskan melalui Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.218-Huk/2023 Tentang Penetapan Desa Lokus Intervensi Stunting Tahun 2023.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Encep Hermawan menuturkan, penetapan 10 desa lokus itu berdasarkan amatan mengenai prevalensi dan keluarga berisiko stunting yang terdapat diseluruh desa tersebut.

Baca juga:

Tanpa Intervensi Sensitif, Stunting di Pandeglang Sulit Dientaskan

"Kita lihat prevalensi stunting yang paling tinggi dan keluarga berisiko stunting yang banyak di sana kami jadikan lokus," kata dia, Selasa (4/3/2023).

Encep menjelaskan, dengan ditetapkannya 10 desa lokus stunting, diharapkan instansi yang memiliki anggaran kegiatan seperti sanitasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, dapat dialokasikan ke 10 lokus tersebut guna mempercepat penanggulangan stunting di Kota Badak.

"Dengan adanya lokus stunting ini, harapannya nanti yang 10 lokus ini menjadi garapan Pemkab. Ketika Perkim ada anggaran untuk jamban atau sanitasi, begitu juga dengan OPD lain, bisa siarahkan ke sana," ucapnya.

Baca juga:

Gemar Makan Ikan Dorong Penurunan Stunting di Ibukota

Adapun 10 desa yang menjadi lokus penanganan stunting itu diantaranya Desa Kadubale di Kecamatan Banjar, Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung, Desa Katumbiri, Kecamatan Cigeulis, Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, dan Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu.

Sampai saat ini, angka stunting di Pandeglang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, jumlahnya mencapai 29,4 persen. Atau bila berdasarkan bulan penimbangan balita pada Agustus tahun lalu, masih ada sekitar 3.500 anak di Pandeglang mengalami stunting. Tahun ini Dinkes kembali menargetkan penurunan stunting menjadi 24 persen.

"Bebas atau zero stunting susah direalisasikan, paling hanya bisa meminimalkan. Upaya menurunkan stunting yang paling baik adalah dari hulunya, dari anak remaja, ibu hamil, dan lingkungan, sehingga ketika hamil tidak terjadi stunting. Jadi bagaimana mengedukasi bahaya stunting," ujar Encep.

Baca juga:

Mahasiswa UGM Edukasi Warga Tanara Soal Penanggulangan Stunting

Pejabat Fungsional Admin Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Pandeglang, Ratu Lina menambahkan, penanganan stunting di Pandeglang tahun lalu tergolong baik. Sebab mampu menurunkan angka prevalensi dari 37,8 persen menjadi 29,4 persen.

"Penanganan stunting harus dilakukan secara pentahelix, tidak cukup hanya Dinkes semata. Harus ada unsur keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, bahkan media,” kata Lina.