KBRN, Lebak: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Rangkasbitung terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak dan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung.

Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta menjaga integritas sistem peradilan yang berkeadilan.

Kepala Lapas Rangkasbitung, Rd. Achmad Zaki, menegaskan pentingnya soliditas antar-lembaga hukum dalam pelaksanaan tugas, mulai dari penyerahan narapidana, penanganan tahanan titipan, hingga penguatan sistem administrasi pemasyarakatan berbasis teknologi.

“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak hukum WBP tetap terpenuhi, dan untuk itu kami membutuhkan komunikasi serta koordinasi yang baik dengan pihak pengadilan dan kejaksaan. Kunjungan ini juga sebagai bentuk apresiasi kami atas kerja sama yang selama ini terjalin baik,” ujar Rd. Achmad Zaki saat melakukan kunjungan kerja ke Kejari Lebak, Rabu (18/6/2025).

Dalam kunjungannya ini, Kalapas didampingi oleh jajaran pejabat struktural. Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat koordinasi teknis dan operasional dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan humanis.

Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Devi Freddy Muskitta, menyambut baik inisiatif Lapas Rangkasbitung dalam membangun sinergi kelembagaan.

“Kami sangat menghargai semangat koordinasi ini. Sinergi antara Kejaksaan dan Lapas merupakan fondasi penting dalam menjaga kelancaran proses hukum serta memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan HAM,” ujar Devi Freddy Muskitta.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Eko Supriyanto, juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga marwah hukum di wilayah Lebak.

“Kami siap mendukung setiap langkah koordinatif untuk memastikan proses peradilan berjalan adil, profesional, dan transparan. Sinergi ini bukan hanya tentang operasional teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum,” ucapnya.