KBRN, Serang: Pengangkatan dan Pengukuhan ratusan pejabat eselon III dan IV pemprov Banten oleh Penjabat Gubernur Banten beberapa waktu lalu di soal oleh Ombudaman perwakilan Banten. Pelantikan tersebut diduga mengarah kepada maladminiatrasi lantaran adanya pejabat yang digeser tidak linier.

Kepala Ombudsman perwakilan provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan, pihaknya menemukan hampir 28 persen pergeseran pegawai tidak linier dengan latar belakang pegawai. Atas temuan itu, maka Ombudsman menyampaikan ini kepada publik sebagai tanggung transparansi tugas pokok dan fungsi.

Bahkan, tambah Fadli dalam pengukuhan itu pihaknya menemukan jumlah perpindahan tersebut mencapai 27.90 persen diantaranya ke bidang yang tidak linier dengan latar belakang pegawai. Maka dari itu Ombudsman akan terus melanjutkan upaya investigasi atas dugaan kejanggalan pelantikan ratusan pegawai pemprov Banten.

"Dengan penelusuran lanjutan diharapkan dapat menemukan penyebab pasti atas dugaan maladministrasi dalam persoalan tersebut," ucap Fadli.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar merasa bersyukur atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh Ombudaman perwakilan Banten. Meski diakui proses pelantikan ratusan pejabat yang telah dilakukan sebelumnya dianggap tak melanggar ketentuan.

"Dalam era demokrasi ini adalah hal yang menjadi biasa. Kita akan patuh dan pelajari atas masukan dari pak Kepala Ombudsman," katanya.

Kedepan, lanjut Al Muktabar pihaknya berkomitmen akan mempelajari dan menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman.

"Atas apa yang menjadi arahan beliau akan kita lakukan atas apa yang bisa kita lakukan," katanya.