RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementrian Pekerjaan Umun (PU) guna menangani puluhan jembatan rusak yang tersebar di wilayah tersebut. Di tengah minimnya anggaran internal, dukungan jembatan sementara dari provinsi menjadi solusi krusial bagi wilayah terdampak bencana atau kerusakan struktur mendadak. Fokus penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandegkang saat ini diarahkan pada pemasangan jembatan komposit dan jembatan gantung di titik-titik yang dinilai paling mendesak bagi kepentingan publik.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan menyebut pihaknya aktif menyusun dokumen usulan agar pembangunan jembatan baru dapat diintervensi oleh anggaran provinsi maupun pusat. Salah satu hasil koordinasi yang kini mulai terealisasi adalah pembangunan jembatan gantung di wilayah Cikesal yang mendapatkan dukungan dari unsur TNI. Selain itu, jembatan strategis di wilayah Panimbang juga dilaporkan mendapatkan bantuan penanganan dari Pemerintah Provinsi Banten.

"Untuk penanganan jembatan sementara, kita disupport oleh pemerintah provinsi. Pemda menyediakan operasionalnya saja, tapi untuk jembatannya dibantu karena harganya lumayan." Ucapnya, Senin 26 Januari 2026.

Meskipun bantuan tersebut ada, Andrian mengakui bahwa mekanisme koordinasi ini memiliki keterbatasan waktu karena tidak bisa langsung dieksekusi saat kerusakan terjadi. Pihaknya harus melewati tahapan pelaporan dan verifikasi dokumen sebelum bantuan infrastruktur dapat diturunkan. Hal ini dinilainya seringkali menimbulkan kesan lambat dalam penanganan di mata masyarakat, padahal kendala utamanya terletak pada ketersediaan anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk penanganan mandiri.

DPUPR mencatat total terdapat sekitar 260 jembatan yang masuk dalam daftar inventaris kabupaten berdasarkan SK tahun 2009 dan 2017. Adapun dari jumlah tersebut, 33 jembatan memerlukan penanganan perbaikan pada bagian struktur bawah dan lantai.

Penanganan darurat yang dilakukan DPUPR saat ini hanya bersifat mempertahankan fungsi jembatan agar tetap bisa dilewati kendaraan ringan, sembari menunggu adanya kepastian anggaran pembangunan jembatan permanen.

Cuaca ekstrem yang tidak menentu belakangan ini juga menurut Andryan menjadi faktor penghambat penanganan di lapangan. Banyak bangunan jembatan yang tiba-tiba amblas atau sayap jembatan (wing wall) roboh akibat hantaman debit air sungai yang meningkat. Tim reaksi cepat Bina Marga terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan untuk memastikan kerusakan baru segera terdata dan dilaporkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.

"Kita berusaha berkoordinasi agar pembangunan jembatan bisa dilaksanakan melalui usulan dan dokumen yang dibutuhkan. Memang jembatan itu biayanya fantastis, satu jembatan bisa sebanding dengan 100 meter jalan," ujarnya.

Ia berharap ke depan, Kabupaten Pandeglang memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada bantuan pihak lain dalam menangani infrastruktur vital. Optimalisasi pelayanan publik di sektor Bina Marga dinilainya sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang proporsional dengan luas wilayah dan jumlah jembatan yang ada.