RRI.CO.ID, Pandeglang: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp1 miliar pada tahun anggaran 2026. Nilai ini diproyeksikan mencakup seluruh ruas jalan kabupaten, namun pelaksanaannya akan sangat bergantung pada skala prioritas dan ketersediaan dana di tengah banyaknya usulan perbaikan dari masyarakat.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pandeglang, Andrian Wisudawan menyatakan instansinya tengah melakukan kajian mendalam untuk menentukan titik-titik perbaikan. Ia mengakui besaran anggaran Rp1 miliar dinilainya tidak akan berdampak signifikan jika dibagi untuk seluruh wilayah kabupaten Pandeglang. "Kalau untuk pemeliharaan rutin, kita saat ini di kurang lebih Rp1 miliar untuk satu kabupaten," katanya, Selasa 20 Januari 2026.

Menurutnya saat ini prioritas pemeliharaan jalan diarahkan pada menjaga kondisi kemantapan jalan di wilayah perkotaan guna mendukung mobilisasi masyarakat. Wilayah pusat kota seperti Jalan Bhayangkara dan area lingkungan Alun-alun Pandeglang menjadi prioritas pengerjaan DPUPR.

DPUPR berkomitmen menjaga kemantapan infrastruktur pada ruas jalan utama guna menjamin konektivitas wilayah. Sementara itu, Andrian menegaskan bahwa penanganan titik kerusakan lainnya saat ini masih dalam fase evaluasi teknis, sembari memetakan potensi penggunaan sisa anggaran pada tahun berjalan.

DPUPR mencatat tingginya volume usulan perbaikan infrastruktur yang masuk. Namun, keterbatasan ruang fiskal memaksa pemerintah daerah menerapkan sistem skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan volume lalu lintas. "Fokus kita memang di kota, jadi untuk yang lainnya mungkin nanti kita coba kaji," ujar Andrian.

Meski demikian, Andrian menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur yang rusak. Meski belum semua titik tersentuh perbaikan permanen, langkah-langkah darurat tetap diupayakan agar kondisi jalan tidak semakin parah. Pihaknya berharap tahun ini terdapat kelonggaran anggaran untuk melanjutkan penanganan di sisa ruas jalan yang belum terakomodasi.

Tingginya intensitas curah hujan di awal tahun 2026 menjadi faktor krusial yang membatasi intervensi teknis perbaikan jalan di lapangan. DPUPR menilai melakukan penambalan lubang saat musim hujan dianggap tidak efektif karena material tidak akan bertahan lama. Pemda saat ini menunggu cuaca lebih stabil agar hasil pengerjaan infrastruktur lebih awet dan tidak membuang anggaran.