KBRN, Serang: Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mendukung target Indonesia bebas sampah 2029. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Ruli Rianto, mengungkapkan sampah bukan sekadar limbah, tetapi bisa menjadi sumber daya ekonomi jika dikelola dengan benar.

Dalam Dialog Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banten, Senin (22/9/2025), ia menyebut setiap hari Banten menghasilkan lebih dari 8.000 ton sampah. Dari jumlah itu, hampir setengahnya merupakan sampah dapur rumah tangga yang berpotensi diolah menjadi kompos. Selain itu, plastik, kertas, dan logam juga bisa didaur ulang, sehingga bernilai ekonomi.

Ruli menambahkan, jika hanya setengah dari total sampah di Banten bisa dimanfaatkan, nilai ekonominya bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya meringankan beban lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau kita bicara sirkular ekonomi, sampah bukan lagi masalah, melainkan peluang yang bisa menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Banten menggagas program Jawara Berkah atau Jadikan Warga Sejahtera Banten Berkolaborasi Atasi Sampah. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, akademisi, media, hingga komunitas peduli lingkungan. Melalui pendekatan pentahelix, diharapkan pengelolaan sampah bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), hingga rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang selama ini menjadi persoalan utama.

Ruli menegaskan, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada kesediaan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Tanpa kesadaran kolektif, semua infrastruktur yang disediakan pemerintah tidak akan berjalan optimal. (Kartika Rahmi Wijayanti)