KBRN, Cilegon: Manajemen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) untuk konsultasi membahas soal perjanjian konsesi atas rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Direktur Utama PT PCM, Muhammad Willy menyampaikan, pertemuan dengan Kemenhub yang dilakukan, pada Rabu 30 Juli 2025 di Jakarta itu dihadiri langsung Wali Kota Cilegon, Robinsar dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana.

Menurut Willy, pertemuan itu sangat penting untuk Pemkot Cilegon dan PCM. Hal itu menunjukan kepada Pemerintah Pusat bahwa Pemkot dan PCM serius ingin membangun Pelabuhan Warnasari.

"Pertemuan ini sangat penting, setidaknya ini menunjukkan bahwa kepada Kemenhub PCM itu serius," ucap Willy.

Diakuinya pada pertemuan itu, regulasi antara Kemenhub dan Kemendagri saling bertolak belakang. Pemkot dalam membangun Pelabuhan Warnasari harus menjalankan perjanjian konsesi.

"Syarat untuk konsesi itu benar adanya, memang itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ini masih nyangkut ini, satu dari Kemendagri tidak bisa dipindahtangankan asetnya BUM, dan dari Pelabuhan umum harus ada konsesi," katanya.

Willy mengungkapkan, meski dua regulasi saling bertolak belakang namun hal itu telah menjadi konsen Kemenhub. Karena perjanjian konsesi tidak fleksibel dengan operasional BUMD seperti PCM.

"Jadi sekarang masih berproses, artimya walaupun hasil dari Warnasari ini belum dieksekusi, belum dimulai. Tapi proses menuju kesana itu masih ada," ucap Willy.